PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LPKP JATIM KECAMATAN KARANGLO KABUPATEN MALANG
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Rasional Pemilihan Program
Keadaan sosial di Indonesia masih menjadi masalah utama dalam pemerintahan
Indonesia, seperti kemiskinan ataupun kelaparan. Tak hanya itu, masalah yang
terjadi secara alami pun menjadi penyebab keadaan sosial yang buruk, sebut saja
bencana alam yang sering terjadi seperti halnya banjir, tanah longsor, atau pun
tsunami. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak
dapat melestarikan alam.
Pemberdayaan masyarakat miskin/kurang mampu tidak dapat dilakukan dengan
hanya melalui program peningkatan produksi, tetapi juga pada upaya peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Terkait dengan upaya tersebut,
maka keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi sangat penting untuk
melakukan sinergi dengan lembaga pemerintah. Dalam proses pendampingan
pemberdayaan masyarakat miskin, LSM masih menghadapi kendala baik eksternal
maupun internal. Peran LSM di Indonesia mengalami perkembangan dan transformasi
fungsi, sesuai dengan paradigma pembangunan. Kondisi dan paradigma yang ada
saat ini adalah terbukanya era globalisasi ekonomi yg diwujudkan dengan adanya
proses internasional produksi, perdagangan, dan pasar uang.
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas salah satu bagian dari
organisasi nirlaba atau organisasi non profit, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM). Organisasi LSM ini dapat membantu pemerintah untuk mengurangi masalah
sosial yang ada di Indonesia dengan visi dan misi LSM tersebut yang dapat
mendidik kita sebagai manusia untuk memiliki rasa tolong-menolong dan
solidaritas antar sesama manusia.
B.
Tujuan Studi Lapangan
Studi lapangan ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pengembangan Sumberdaya Manusia di LPKP Jatim.
C.
Hasil yang Diharapkan dari
Studi Lapangan
Dalam kegiatan studi lapangan mengenai pengenmbangan
SDM ini diharapkan penulis dapat memahami tentang penempatan SDM pada suatu
organisasi sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan.
D.
Manfaat
Manfaat
yang dapat diperoleh dari studi lapangan adalah sebagai berikut:
1.
Mengetahui
tentang sejarah LPKP Jatim
2.
Mengetahui
struktur organisasi LPKP Jatim.
3. Mengetahui tentang devisi dan kualifikasi pengalaman
SDM
LPKP Jatim.
BAB II
DESKRIPSI SASARAN
A. Profil LPKP Jatim
Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan
Pembangunan Jawa Timur disingkat LPKP Jawa Timur beralamat di Wisma LPKP Jatim Lantai 1 Perumahan Karanglo Indah Blok I-4 Malang. Berdiri pada
tahun 1988, dinotariskan pada tahun 1989 dengan
nomor : 133/YYS/1989
LPKP Jatim mempunyai visi sebagai berikut:
Ikut serta mewujudkan masyarakat yang terbebas dari kemiskinan,
kebodohan, ketertindasan, diskriminasi dan ketidakadilan gender serta
beberbagai ketidakadilan lain dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Misi
Perkumpulan LPKP Jatim adalah.
1.
Ikut serta mewujudkan
pemberdayaan rakyat miskin, lemah dan marginal yang berperspektif HAM (hak anak),
gender dan lingkungan.
2.
Mengatasi permasalahan
yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan, kebodohan, diskriminasi, ketertindasan
dan ketidakadilan yang lain.
3.
Memerankan diri sebagai
pendamping pengembangan sumberdaya manusia dalam peningkatan ekonomi rakyat,
pengorganisasian masyarakat dengan bertumpu pada kearifan tradisional.
4.
Menunjung tinggi
nilai-nilai kebersamaan, keadilan,keterbukaan, kesetaraan, loyalitas,
demokratis dan mengembangkan sikap rasional,kreatif,kerja keras dan
tanggungjawab.
BAB III
TEMUAN HASIL STUDI LAPANGAN
A.
Sejarah berdiri
LPKP Jawa Timur adalah lembaga kader yang
lahir dari kelompok studi “Kembang Rakyat” yang anggotanya mahasiswa dari
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP MALANG. Kelompok
Studi ini berkiprah terbatas dalam membahas dan mendiskusikan tugas-tugas
perkuliahan yang berkaitan dengan situasi kemasyarakatan.
Pada tahun 1988, anggota inti dari
Kelompok Studi tersebut bersepakat untuk memformalkan organisasi menjadi
organisasi sosial (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) yang memiliki akses yang
luas dalam ikut serta memikirkan permasalah masyarakat. Organisasi tersebut
dinamakan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan Jawa Timur yang
disingkat LPKP Jawa Timur.
Pada tahun 1989 LPKP secara resmi
disyahkan oleh Notaris Komalasari S.H, dengan nomor : YYS/133/1989. Kemudian
pada Rapat Tahunan LPKP Jatim tanggal 18-19 Februari 2011, sebagian besar
pengurus bersama staf tetap LPKP Jatim mendirikan Perkumpulan LPKP Jawa Timur,
yang disahkan melalui Akta Notaris Abdurrahman Shodiq, SH,M.Kn No 1 Th 2011
tertanggal 12 September 2011.
Perkumpulan LPKP Jawa Timur adalah
Organisasi yang keanggotaannya sebagian pendiri LPKP Jatim dan para staf LPKP
yang memiliki komitmen untuk terus berjuang memberdayakan masyarakat melalui
organisasi yang mandiri, demokratis, transparan dan akuntabel.
B.
Struktur LPKP Jatim
Kekuasaan
tertinggi dalam Perkumpulan LPKP Jatim adalah Rapat Umum Anggota, dalam rapat
tersebut memilih Badan Pengawas dan Badan Pengurus. Badan Pengawas terdiri dari
3 orang, sedangkan Badan Pengurus mulai dari Direktur, Kepala Bagian
Administrasi dan Keuangan dan Para Kepala Bidang / Devisi.
Untuk
mendukung pelaksanaan operasional kelembagaan, ditetapkan struktur kelembagaan
perkumpulan dan personalia dengan penjelasan sebagai berikut :
Struktur
Kelembagaan Perkumpulan
Personalia
Perkumpulan LPKP Jatim
Sedangkan
Personalia Perkumpulan LPKP Jatim yang disepakati dalam Rapat tanggal 22 s.d 24
Februari 2013 adalah sebagai berikut:
Pengawas
: Prof Dr. Bambang Yudi Cahyono, Drs Suripan M.Pd,
Drs.
Solechan, M.AP
Direktur
: Anwar Sholihin
Kepala
Bagian Administrasi dan Keuangan : Wiwit Indah Suryaningati,
Anggota
: Isoe Pamungkas dan Yuda
Kepala
Bidang / Devisi Lingkungan Lestari : Budi Susilo
Kepala
Bidang / Devisi Perlindungan Perempuan dan Anak : Suti’ah
Kepala
Bidang/Devisi Pemberdayaan Masyarakat Sipil: Abd Syukur
Pimpinan
Program / Koordinator Program jika hanya menangani 1 program akan langsung di
jabat oleh Kepala Devisi, sedangkan jika beberapa program akan direkrut
profesional yang sesuai dari luar perkumpulan, termasuk para Fasilitator dan
Pendamping.
C.
Devisi dalam LPKP Jatim
Menurut data yang ada, bidang kerja LPKP yang diwadahi dalam beberapa devisi sebagai
berikut:
1.
Divisi Pengembangan Lingkungan Lestari
Beberapa pengembangan program yang telah dijalankan dan
dikembangkan diantaranya adalah menangani bidang pertanian lahan kering
(Konservasi Lahan dan Penghijauan), pertanian berkelanjutan melalui
pengembangan pupuk organik, bibit lokal dan pengurangan input luar dengan
mendorong tumbuh kembangnya usaha peternakan dan pengolahan bokasih sebagai bagian
dari input pertanian serta pengembangan infrastruktur perkotaan termasuk
sanitasi dan air bersih, pengembangan biogas rumah tangga dan pemanfaatan
limbahnya untuk pengembangan kampung organik, yang bertumpu pada
pengembangan partisipasi masyarakat.
2.
Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bidang HAM terutama Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan
mencakup: Pemberian beasiswa bagi anak-anak tidak mampu, Pencegahan dan
Penanganan Pekerja Anak dan BPTA, Pencegahan, Rehabilitasi dan Reintegrasi
Korban Trafiking anak untuk ekploitasi seksual dan PRT Anak, Fasilitasi
Kabupaten/Kota Layak Anak, memfasilitasi Pengembangan Sekolah Ramah Anak untuk
mencegah anak-anak DO dan memasuki dunia kerja sejak dini.
Untuk pemberdayaan perempuan juga ditekankan pada peningkatan
pendidikan bagi keluarga miskin perkotaan, pemberdayaan masyarakat sipil yang
bertumpu pada strategi penguatan kelembagaan dan institusi local untuk
pencegahan trafiking dan buruh migrant, Pencegahan dan Rehabilitasi Korban KDRT
dan juga pemberdayaan Pekerja Sek komersial melalui pemberian ketrampilan usaha
dan bantuan modal usaha.
3.
Divisi Pengembangan Demokrasi dan Penguatan Masyarakat Sipil
Pengembangan Program yang berkaitan dengan pengembangan
demokratisasi dan penguatan hak-hak masyarakat sipil yang saat ini dikembangkan
LPKP adalah terkait dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan dan penganggaran, pendidikan politik, serta berbagai program yang
terkait dengan pemenuhan hak-hak sipil. Memfasilitasi Sekolah agar
mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk mendorong partisipasi,
transparansi dan akuntabilitas sekolah sebagai lembaga peyanan publik.
Memperkuat masyarakat pengguna layanan publik melalui penguatan Multi
Stakeholders Forum, agar dapat berperan sebagai Lembaga Pemerhati Pelayanan
Publik, sehingga para penyedia layanan dapat memberiu pelayanan secara optimal.
Bentuk-bentuk penguatan jaringan lain yang telah dirintis oleh
LPKP jawa Timur adalah: Pembentukan dan Penguatan Organisasi Petani dan
Jaringan Lokal, Pembentukan dan Penguatan Jaringan Penghapusan Pekerja Anak
(JARAK), Memfasilitasi Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak,
Fasilitasi Penyusuna Perdes dan Perda Perlindungan Anak dll.
D.
Staf Pendukung
Sampai
saat ini LPKP didukung oleh 20 orang staff (12 orang staf tetap dan 8 staf
kontrak), dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
1
Sarjana Pendidikan Luar Sekolah
2
Sarjana Ekonomi
3
Sarjana Pertanian
4
Sarjana Peternakan
5
Sarjana Kesejahteraan Sosial
6
Sarjana Teknik Sipil dan Perencanaan
8
Sarjana
Hukum
9. Sarjana
Sastra Inggris
Sedangkan
Kualifikasi pengalamannya antara lain :
1
Ahli
dibidang perencanaan dan monev partisipatif
2
Ahli
dibidang gender dan pemberdayaan perempuan
3
Ahli
dibidang perlindungan anak dan pekerja anak
4
Ahli dibidang Pengorganisasian masyarakat
5
Ahli dibidang pengembangan ekonomi kerakyatan
6
Ahli dibidang pengembangan sanitasi lingkungan
7
Ahli dibidang pengembangan pertanian berkelanjutan
8
Ahli dibidang Peternakan
9
Ahli dibidang advokasi kebijakan publik
10
Ahli dibidang capacity building CBO
E.
Program-Program LPKP Jatim tahun 2016
Tahun 2016 ini ada 4 program
yang sudah berjalan dalam LPKP Jatim yaitu (1) Pemanfaatan Kotoran Ternak untuk Biogas dan Kompos Organik yaitu teknologi
yang menghasilkan bahan bakar bersih untuk memasak tapi juga menghasilkan gas
sebagai sumber listrik, mengurangi asap dapur – berarti juga mengurangi masalah
kesehatan, khususnya bagi kaum wanita – menghasilkan limbah alami yang
bermanfaat bagi pertanian. (2) Program peduli gerakan Inklusi (3) Pekerja layak
bagi pembantu rumah tangga (PRT). (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Peternakan.
Yaitu dengan Penanganan sektor tembakau di wilayah jawa timur. Untuk sumber
dana LPKP Jatim memperoleh dari dinas sosial, PBB, ILO (jaringan LSM),
pemerintah Australia, dan yang terakhir dari Kemenkeu sekaligus juga sebagai
pengontrol. Sedangkan mitra kerja LPKP Jatim adalah HIVOS, KUD, PT Antara
Tuban, Nestle, Pertamina, CV Estu Mandiri.
F.
Open
Recruitment, Penempatan dan Pengembangan Karier Tenaga Kerja
LPKP Jawa Timur
Dalam
penerimaan tenaga kerja baru pada LPKP Jawa Timur Sebelum
mengisi lowongan kerja, lembaga terlebih dahulu mencari orang-orang yang tidak
hanya memenuhi syarat untuk posisi tersebut, namun juga menginginkan pekerjaan.
LPKP Jatim memerlukan sejumlah tenaga kerja dalam usaha mewujudkan
eksistensinya untuk pencapaian tujuan. Tenaga kerja tersebut berfungsi sebagai
pelaksana pekerjaan yang menjadi tugas pokok organisasi.
Setelah
diadakan perencanaan SDM, dan analisis serta klasifikasi pekerjaan, maka
langkah berikutnya adalah melaksanakan rekrutman. Rekrutmen merupakan proses
mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan oleh LPKP Jatim.
Oleh karena itulah rekrutmen sebagai salah satu kegiatan manajemen sumber daya
manusia tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan deskripsi dan spesifikasi
pekerjaan atau jabatan sebagai hasil analisis pekerjaan atau jabatan yang
memberikan gambaran tentang tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan. Sasaran
dari perekrutan adalah untuk menyediakan pasokan tenaga kerja yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan organisasi. Dengan mengerti apa yang dilakukan oleh tenaga
kerja, analisis pekerjaan (job analysis) adalah dasar dari perekrutan.
Adapun teknik rekrutmen
dalam LPKP Jatim yaitu dengan menyebar luaskan informasi lowongan pekerjaan
melalui sosial media dengan waktu yang ditentukan. Untuk bulan ini akan
diadakan perekrutan kerja untuk program penanganan sektor tembakau yang ada di
Jawa Timur. Kamudian untuk klasifikasi pelamar secara garis besar adalah mereka
yang sudah memiliki pengalaman kerja atau sudah pernah bekerja dalam program
LPKP sebelumnya dan lulusan S1 di bidang keilmuannya/ahli dibidangnya seperti
sarjana pertanian, sarjana pendidikan luar sekolah dan lain-lain. Setelah
selesai proses penerimaan para pekerja maka LPKP Jatim mengorientasi para
karyawannya selama 1-3 bulan.
Penempatan kerja dalam LPKP
Jatim adalah sesuai dengan domisili tenaga kerja berada ataupun sesuai dengan
pihak LPKP Jatim yang memilihkan langsung penempatan kerja pada karyawannya
dimana. Sedangkan pengembangan karier dalam LPKP Jawa Timur dinilai berdasarkan
kinerja dan evaluasi program yang telah dilaksakan. Karena sistemnya adalah
kontrak jadi pegawai yang kerjanya bagus akan dipanggil lagi untuk kerja dengan
LPKP Jawa Timur dengan program yang sama/berbeda di tahun berikutnya.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan Hasil Studi Lapangan
LPKP
Jawa Timur adalah lembaga kader yang lahir dari kelompok studi mahasiswa
“Kembang Rakyat”. Kelompok Studi tersebut awalnya berkiprah terbatas dalam
membahas dan mendiskusikan tugas-tugas perkuliahan yang berkaitan dengan
situasi kemasyarakatan. Pada tahun 1988, tepatnya tanggal 17 Januari 1988,
anggota inti dari Kelompok Studi tersebut bersepakat untuk memformalkan
organisasi menjadi organisasi sosial (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) untuk
ikut serta memikirkan permasalah masyarakat, termasuk permasalahan pendidikan
anak sebagai calon-calon generasi penerus bangsa. Organisasi sosial tersebut
dinamakan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan Jawa Timur yang
disingkat LPKP Jawa Timur.
Visi
LPKP Jatim adalah Terwujudnya lembaga yang mandiri, dalam rangka membangun
masyarakat yang terbebas dari kemiskinan, kebodohan, kete tindasan, dan
bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya dengan berperspektif gender, ham dan
kelestarian lingkungan. prinsip LPKP Jatim adalah menjunjung tinggi nilai-nilai
kebersamaan, keadilan, demokratis, transparansi, dan akuntabilitas serta mengembangkan
kreativitas, sikap rasional, empati, jujur, kerja keras, dan tanggungjawab.
B. Rekomendasi yang Diberikan
Sampai saat ini, peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat masih
terbatas dan belum mampu sepenuhnya dalam penanggulangan kemiskinan. Disinilah
perlunya peran dan keterlibatan LSM dalam melaksanakan program dan pemberdayaan
masyarakat. Untuk itu, diperlukan pula reposisi LSM di tengah masyarakat dalam
pemberdayaan masyarakat dalam bentuk :
1.
LSM perlu
memfasislitasi tumbuh kembangnya kelembagaan rakyat yang kuat, yang bersifat
sektoral, seperti pada organisasi buruh, petani, masyarakat adat, dan
lain-lain.
2.
LSM perlu tampil
ke publik luas, dalam arti semakin “go public” ke masyarakat, sehingga
posisi dan perannya mampu lebih dirasakan oleh masyarakat. Ini bisa dilakukan
melalui penyebaran brosur, pertemuan dengan masyarakat,kerja sama dengan media
cetak-elektronik seluas-luasnya.
3.
LSM perlu
semakin aktif dalam membangun hubungan dengan berbagai elemen masyarakat sipil
lainnya. Seperti media massa, mahasiswa, serikat buruh, petani, partai politik
dengan tetap mengedepankan nilai dan sikap non-partisan.
4.
Perlunya
penguatan LSM sebagai sebuah entitas dan komunitas yang spesifik di dalam
masyarakat sipil, dan penguatan institusionalisasi LSM dalam hal eksistensi,
sumber daya manusia, sarana, dana, dan manajemen. LSM juga perlu lebih membuka
diri untuk menjadi organisasi yang lebih berakar di masyarakat.
5. LSM juga dituntut untuk senantiasa membenahi kondisi
internal dalam tubuh. Organisasinya, mengingat ini seringkali tidak
diperlihatkan dalam forum evaluasi oleh LSM yang bersangkutan.
No comments:
Post a Comment